Deli Serdang - PT Perkebunan Nusantara II (Persero) disangka tunda beberapa keharusan pembayaran karena keadaan keuangan perusahaan yang terus lebih buruk semenjak 2005 kemarin.Sampai triwulan IV 2016, utang PTPN II disebutkan sampai Rp 3,2 triliun.
Beberapa keharusan seperti pembayaran pungutan pada Tubuh Penyelanggara Agunan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, serta pembayaran pajak perusahaan. Diluar ituterlambat keharusan pada pihak ke-3 atau relasi serta pembayaran agunan hari tua karyawan PTPN II yang belum dapat dilunasi manajemen.
Wakil Ketua Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SPBUN) PTPN II Dahnil Ginting mengutarakan, nasib beberapa ribu karyawan PTPN II sekarang terancam karena tumpukan utang itu. ""Diantaranya tunggakan BPJS Ketenagakerjaan yang berefek pada pembayaran agunan hari tua karyawan,"" kata Ginting pada Tempo, Kamis, 6 Oktober 2016, di Kantor Pusat PTPN II di Deli Serdang.
Diluar itu, sambung Ginting, pembayaran upah karyawan memulai tidak teratur yang direncanakan karena lilitan utang. ""Umumnya gajian besar karyawan tanggal 10 tiap bulannya. Tetapi beberapa waktu paling akhir digeser jadi tanggal 20,"" kata Ginting.
Kritis keuangan perseroan, kata Ginting, ialah efek dari berkurangnya tempat produktif perusahaan sebab dikendalikan atau diambil warga serta pengembang liar. ""Tidak ada pilihan, SPBUN akan ambil kembali tempat PTPN II yang dikendalikan warga dengan ilegal,"" papar Ginting. Beberapa puluh ribu anggota SPBUN PTPN II, tutur Ginting, akan berdemonstrasi serta ambil kembali tempat bulan ini.
Simak juga: Keterpilihan Ahok Turun: Berikut 3 Hal Menarik & Mengagetkan Ramai Manifesto Komunis: Polisi Gegabah Sita Buku Malaysia
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Syahrial, membetulkan tunggakan itu. Menurut dia, tunggakan BPJS Ketenagakerjaan PTPN II sejumlah Rp 36 miliar. Rinciannya, tunggakan inti Rp 27 miliar serta bunga Rp 9 miliar.
Perusahaan perkebunan pelat merah itu akhir kali membayar pungutan pada September 2016. Itu juga untuk pembayaran pungutan BPJS Ketenagakerjaan Februari 2014. ""Efek dari tunggakan itu ialah agunan hari tua, agunan kecelakaan kerja serta agunan kematian tidak dapat diserahkan kepada semua karyawan PTPN II sebelum tunggakan lunas,"" kata Syahrial pada Tempo.
Direktur Penting PTPN II Teten Djaka Triyatna mengaku utang perseroan yang sampai triliunan rupiah itu. Utang itu terhitung tunggakan BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi Direksi, tutur Teten, masih berkeyakinan akan dapat mengakhiri semua keharusan itu. ""Direksi memiliki komitmen utang pada BPJS Ketenagakerjaan akan lunas akhir tahun ini,"" kata Teten pada Tempo.
Teten mengaku beban utang perseroan akan makin berat sebab penurunan produktivitas sawit, tebu serta tembakau sebab sejumlah besar tempat PTPN II dikendalikan faksi lain dengan ilegal. ""Tempat produktif kami tinggal 54 beberapa ribu hektare . Ada juga 5.876 hektare dengan status bekas hak buat usaha dikendalikan warga, serta 8.200 hektare sempat akan di kerjasamakan dengan faksi swasta untuk mendapatkan dana fresh,"" papar Teten.
Perseroan, tuturnya, telah membuat pola penyelesaian utang serta permasalahan tanah yang dikendalikan masyarakat. ""Kami akan kerjakan restrukturisasi, optimalisasi tempat yang masih dikendalikan perusahan, lakukan perampingan manajemen, terhitung membuat pilihan pensiun awal serta lakukan efisiensi di semua posisi,"" katanya.
Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara yang mengepalai bidang tenaga kerja serta kesehatan curigai terdapatnya penyimpangan pembayaran pungutan BPJS Ketenagakerjaan karyawan PTPN II. ""Benar-benar tidak logis tunda pungutan mulai Maret 2014 sampai 2016. Karena pungutan itu sifatnya dipotong dari upah. Apa karyawan PTPN II tidak gajian semenjak 2014 lalu? "" Kata Iskandar Sakty Batubara.
SAHAT SIMATUPANG
Simak juga:Bank Indonesia Cermat Uang Dimas Kanjeng, Hasilnya Ialah...Perang Artis: Agus Utamakan Annisa, Ahok Gandeng SophiaOmong Masalah Mario Teguh, Ibu Kiswinar: Ini Telah Basi
"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar