Lulusan SMA Ingin Kerja di BMKG_Bisa Daftar Sekolahnya Sekarang

Lulusan SMA Ingin Kerja di BMKG? Dapat Daftar Sekolahnya Sekarang

, Jakarta - Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, serta Geofisika sudah buka penerimaan taruna baru, program sarjana terapan. Pendidikan itu akan ditempuh sepanjang delapan semester serta ongkos pendidikannya dijamin oleh negara. Lulusan dari sekolah ini akan memperoleh gelar sarjana terapan serta bisa kerja di Tubuh Meteorologi, Klimatologi, serta Geofisika atau BMKG.

Program ini terbuka untuk lelaki serta wanita lulusan atau akan lulus dari sekolah menengah atas (SMA) jurusan IPA, lulusan SMK dengan kompetensi ketrampilan tehnik elektronika industri, tehnik mekatronika, tehnik jaringan akses, tehnik transmisi telekomunikasi, dan eksperimen piranti lunak tehnik computer serta jaringan.

Diluar itu, ketentuannya ialah berumur kurang dari 16 tahun serta tidak kurang dari 21 tahun. Ketetapan fisik yang disuruh, mempunyai tinggi serta berat seimbang, untuk lelaki minimum 163 cm serta wanita 155 cm.

Lulusan sekolah tinggi ini akan kerja di BMKG, selanjutnya akan diletakkan di beberapa daerah Indonesia. Sepanjang pendidikan, beberapa taruna harus bersedia tidak menikah.

Pendaftaran dapat dikerjakan dengan online di situs sah BKN pada 9-30 April 2018. Sebelum lakukan pendaftaran ke panitia seleksi nasional pendidikan kedinasan, yakinkan alamat surat elektronik serta nomor handphone sudah aktif, lalu sediakan scan nomor induk kependudukan (NIK), kartu keluarga (KK), masukkan cocok photo sah dengan format jpg serta ukuran file 300-500 kilobyte.

Sesudah lakukan pendaftaran online, pendaftar dapat terhubung portal PTB STMKG 2018. Untuk lakukan pendaftaran sekolah tinggi itu, masuk ke situs itu memakai NIK serta password yang dipakai awalnya di portal BKN.

Perserta yang selamat seleksi administrasi akan mendapatkan e-mail yang tunjukkan data sudah tertera, untuk seterusnya lakukan pembayaran administrasi pada 13-19 Mei 2018. Sesudah lakukan pembayaran, peserta harus cetak kartu peserta tes yang bisa didownload di situs PTB SMKG.

Skema gugur diaplikasikan dalam tes ini serta dibagi jadi tiga tingkatan, yakni seleksi kompetensi fundamen, seleksi tes akademik untuk pelajaran fisika, matematika, serta bahasa Inggris, selanjutnya interviu serta kontrol kesehatan buat peserta yang sudah dikatakan lulus.

Seleksi itu dikerjakan di 10 kota, yakni Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, Jayapura, Maluku Utara, Sorong, serta Mataram. Hasil kelulusan final akan dipublikasikan lewat situs PTB SMKG pada Jumat, 31 Agustus 2018.

Turuti berita paling baru mengenai BMKG di .

"

Clarks Indonesia Pamitan Ini Reaksi Netizen

#EANF#

Titanic II Diluncurkan 2018 Ini Perkiraan Penampakannya

#EANF#

PTPN II Deli Serdang Terbelit Utang Triliunan

PTPN II Deli Serdang Terlilit Utang Triliunan

Deli Serdang - PT Perkebunan Nusantara II (Persero) disangka tunda beberapa keharusan pembayaran karena keadaan keuangan perusahaan yang terus lebih buruk semenjak 2005 kemarin.Sampai triwulan IV 2016, utang PTPN II disebutkan sampai Rp 3,2 triliun.

Beberapa keharusan seperti pembayaran pungutan pada Tubuh Penyelanggara Agunan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, serta pembayaran pajak perusahaan. Diluar ituterlambat keharusan pada pihak ke-3 atau relasi serta pembayaran agunan hari tua karyawan PTPN II yang belum dapat dilunasi manajemen.

Wakil Ketua Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SPBUN) PTPN II Dahnil Ginting mengutarakan, nasib beberapa ribu karyawan PTPN II sekarang terancam karena tumpukan utang itu. ""Diantaranya tunggakan BPJS Ketenagakerjaan yang berefek pada pembayaran agunan hari tua karyawan,"" kata Ginting pada Tempo, Kamis, 6 Oktober 2016, di Kantor Pusat PTPN II di Deli Serdang.

Diluar itu, sambung Ginting, pembayaran upah karyawan memulai tidak teratur yang direncanakan karena lilitan utang. ""Umumnya gajian besar karyawan tanggal 10 tiap bulannya. Tetapi beberapa waktu paling akhir digeser jadi tanggal 20,"" kata Ginting.

Kritis keuangan perseroan, kata Ginting, ialah efek dari berkurangnya tempat produktif perusahaan sebab dikendalikan atau diambil warga serta pengembang liar. ""Tidak ada pilihan, SPBUN akan ambil kembali tempat PTPN II yang dikendalikan warga dengan ilegal,"" papar Ginting. Beberapa puluh ribu anggota SPBUN PTPN II, tutur Ginting, akan berdemonstrasi serta ambil kembali tempat bulan ini.

Simak juga: Keterpilihan Ahok Turun: Berikut 3 Hal Menarik & Mengagetkan Ramai Manifesto Komunis: Polisi Gegabah Sita Buku Malaysia

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Syahrial, membetulkan tunggakan itu. Menurut dia, tunggakan BPJS Ketenagakerjaan PTPN II sejumlah Rp 36 miliar. Rinciannya, tunggakan inti Rp 27 miliar serta bunga Rp 9 miliar.

Perusahaan perkebunan pelat merah itu akhir kali membayar pungutan pada September 2016. Itu juga untuk pembayaran pungutan BPJS Ketenagakerjaan Februari 2014. ""Efek dari tunggakan itu ialah agunan hari tua, agunan kecelakaan kerja serta agunan kematian tidak dapat diserahkan kepada semua karyawan PTPN II sebelum tunggakan lunas,"" kata Syahrial pada Tempo.

Direktur Penting PTPN II Teten Djaka Triyatna mengaku utang perseroan yang sampai triliunan rupiah itu. Utang itu terhitung tunggakan BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi Direksi, tutur Teten, masih berkeyakinan akan dapat mengakhiri semua keharusan itu. ""Direksi memiliki komitmen utang pada BPJS Ketenagakerjaan akan lunas akhir tahun ini,"" kata Teten pada Tempo.

Teten mengaku beban utang perseroan akan makin berat sebab penurunan produktivitas sawit, tebu serta tembakau sebab sejumlah besar tempat PTPN II dikendalikan faksi lain dengan ilegal. ""Tempat produktif kami tinggal 54 beberapa ribu hektare . Ada juga 5.876 hektare dengan status bekas hak buat usaha dikendalikan warga, serta 8.200 hektare sempat akan di kerjasamakan dengan faksi swasta untuk mendapatkan dana fresh,"" papar Teten.

Perseroan, tuturnya, telah membuat pola penyelesaian utang serta permasalahan tanah yang dikendalikan masyarakat. ""Kami akan kerjakan restrukturisasi, optimalisasi tempat yang masih dikendalikan perusahan, lakukan perampingan manajemen, terhitung membuat pilihan pensiun awal serta lakukan efisiensi di semua posisi,"" katanya.

Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara yang mengepalai bidang tenaga kerja serta kesehatan curigai terdapatnya penyimpangan pembayaran pungutan BPJS Ketenagakerjaan karyawan PTPN II. ""Benar-benar tidak logis tunda pungutan mulai Maret 2014 sampai 2016. Karena pungutan itu sifatnya dipotong dari upah. Apa karyawan PTPN II tidak gajian semenjak 2014 lalu? "" Kata Iskandar Sakty Batubara.

SAHAT SIMATUPANG

Simak juga:Bank Indonesia Cermat Uang Dimas Kanjeng, Hasilnya Ialah...Perang Artis: Agus Utamakan Annisa, Ahok Gandeng SophiaOmong Masalah Mario Teguh, Ibu Kiswinar: Ini Telah Basi

"

DPR Setujui APBN Perubahan 2017

DPR Sepakati APBN Pergantian 2017

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati Perancangan Undang-Undang mengenai Pergantian APBN Tahun Budget 2017 jadi undang-undang. Pengesahan dikerjakan dalam rapat pleno yang berjalan Kamis, 27 Juli 2017.

""Kami atas pemerintah mengemukakan terima kasih serta penghargaan dalam pada pimpinan serta anggota Dewan atas kesepakatan pada intisari dalam RUU mengenai Pergantian APBN 2017 jadi undang-undang,"" kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam membacakan opini akhir pemerintah. Kamis, 27 Juli 2017.

Postur RAPBNP 2017 yang disetujui itu memberikan sasaran penghasilan negara sebesar Rp 1.736,1 triliun serta pagu berbelanja negara sebesar Rp 2.133,2 triliun. Sasaran penghasilan negara itu dipenuhi dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.472,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 260,2 triliun serta hibah sebesar Rp 3,1 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan sasaran penghasilan negara didasarkan pada kapasitas penerimaan perpajakan pada paruh pertama tahun 2017 dan mempertimbangkan beberapa usaha. Usaha itu diantaranya memaksimalkan database harus pajak hasil penerapan kebijaksanaan amnesti pajak, meneruskan reformasi perpajakan di bagian peraturan, tehnologi info serta sdm dan mempersiapkan penerapan masa keterbukaan info (AEOI).

""Sasaran penerimaan perpajakan dengan tax ratio 11,5 % ini diinginkan bisa menumbuhkan keyakinan serta kepercayaan warga dan dunia usaha,"" kata Sri Mulyani.

Diluar itu, kata Menkeu, sasaran penghasilan negara sudah mempertimbangkan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, terutamanya bidang migas sesuai tanda ekonomi makro yang sudah diputuskan.

Sedang, berbelanja negara akan digunakan untuk berbelanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.366,9 triliun serta transfer ke wilayah serta dana desa sebesar Rp 766,3 triliun. Dari berbelanja pemerintah pusat, berbelanja untuk kementerian instansi disetujui sebesar Rp 798,5 triliun serta berbelanja non kementerian instansi sebesar Rp 568,3 triliun.

Sri Mulyani menerangkan kebijaksanaan serta alokasi di berbelanja negara dalam 2017 ini masih ditempatkan memberi dukungan pembangunan infrastruktur dalam rencana menggerakkan perkembangan ekonomi, pengentasan kemiskinan serta pengurangan ketimpangan.

Dia memberikan tambahan ada efisiensi berbelanja kementerian instansi yang selanjutnya direalokasi untuk program yang menekan serta prioritas, seperti penyelenggaraan Asian Games 2018, pembangunan infrastruktur, peningkatan tanaman hortikultura, perlakuan musibah serta persiapan pemilu atau pemilihan kepala daerah.

""Diluar itu, persetujuan berbelanja kementerian instansi didasari semangat untuk jaga tata atur dan searah dengan prioritas pembangunan, dengan masih memerhatikan potensi kementerian instansi dalam melakukan pekerjaan sampai akhir 2017,"" kata Sri Mulyani.

Dengan postur RAPBNP 2017 itu karena itu defisit budget diproyeksikan sampai sebesar Rp 397,2 triliun atau seputar 2,92 % pada PDB. Untuk tutup pembiayaan itu, pemerintah diperkirakan akan lakukan pembiayaan utang sampai Rp 461,3 triliun, dengan gagasan penerbitan Surat Bernilai Negara sebesar Rp 467,3 triliun.

Tetapi, pemerintah memproyeksikan defisit budget di akhir tahun ada pada rata-rata 2,67 % pada PDB, dengan alasan tingkat penyerapan berbelanja negara cuma sampai 95 persen-97 % dari pagu.

Postur RAPBNP 2017 ini diatur berdasar anggapan makro diantaranya perkembangan ekonomi 5,2 %, inflasi 4,3 %, suku bunga SPN 3 bulan 5,2 % serta nilai ganti Rp 13.400 per dolar AS. Diluar itu, anggapan makro yang lain ialah harga ICP minyak 48 dolar AS per barel, lifting minyak 815 ribu barel /hari serta lifting gas 1.150 ribu barel sama dengan minyak /hari.

""Penentuan pergantian tanda ekonomi makro dalam 2017 ini diinginkan bisa memberi arah yang positif buat warga serta dunia usaha dan jadi basis yang lebih sesuai kenyataan dalam perhitungan APBNP 2017,"" katanya.

DESTRIANITA | ANTARA

"